DPRD Surabaya Sentil SiLPA Fantastis, Mengapa Pemkot Masih Berutang?

Mili.id – Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 Kota Surabaya yang mencapai Rp516,896 miliar memantik sorotan tajam dari DPRD Surabaya. Badan Anggaran (Banggar) DPRD mempertanyakan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang tetap melakukan pinjaman daerah, meski masih menyisakan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Anggota Banggar DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Menurutnya, menjadi ironi ketika pemerintah masih memiliki SiLPA besar, tetapi di saat yang sama tercatat memiliki pinjaman ke Bank Jatim sekitar Rp220 miliar.

Baca juga: Viral Pungutan Sememi, DPRD Desak Inspektorat Bongkar Praktik

"Yang kami pertanyakan, kenapa SiLPA bisa mencapai Rp516 miliar. Kalau memang masih ada sisa anggaran sebesar itu, kenapa masih perlu berutang? Ini yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan APBD," tegas Imam, Rabu (8/7/2026).

Politisi Partai NasDem itu menyebut SiLPA yang besar bukan sekadar angka, melainkan sinyal bahwa penyerapan anggaran belum berjalan optimal. Berdasarkan laporan realisasi APBD 2025, belanja daerah hanya terealisasi sekitar 85 persen dari target yang telah ditetapkan.

Imam menyoroti rendahnya serapan belanja modal yang dinilai berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Menurutnya, setiap anggaran yang gagal direalisasikan berarti ada proyek yang tertunda dan manfaat yang belum dirasakan masyarakat.

"Kalau belanja modal tidak terserap maksimal, maka manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat juga berpotensi tertunda," ujarnya.

Ia mengungkapkan, salah satu penyebab berulangnya SiLPA besar adalah lambatnya pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Akibatnya, banyak proyek baru dipacu menjelang akhir tahun, bahkan sebagian tidak selesai sesuai rencana.

Menurut Imam, pola tersebut tidak hanya membuat anggaran mengendap, tetapi juga meningkatkan risiko turunnya kualitas pekerjaan karena dikejar tenggat waktu.

Baca juga: Gerak Cepat Anas Karno, Keluhan Air Bersih Langsung Ditindaklanjuti

"Ketika eksekusi program terlambat, ada kecenderungan pekerjaan dikejar waktu menjelang akhir tahun. Risiko yang muncul bukan hanya anggaran tidak terserap, tetapi juga kualitas pekerjaan yang bisa terdampak," katanya.

Lebih lanjut, Imam meminta Pemkot Surabaya menjadikan besarnya SiLPA sebagai bahan evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Ia menegaskan proyek yang sudah disepakati dalam pembahasan APBD seharusnya bisa langsung dijalankan sejak awal tahun agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Ia juga menyinggung masih adanya sejumlah program yang telah dianggarkan, namun pelaksanaannya molor tanpa alasan yang jelas.

"Jangan sampai program sudah dibahas dan dianggarkan sejak tahun sebelumnya, tetapi pelaksanaannya justru molor. Ini yang akhirnya berkontribusi terhadap munculnya SiLPA besar setiap tahun," tegasnya.

Baca juga: DPRD Surabaya Minta Definisi Pekerja Rentan Segera Diperjelas

Meski memberikan kritik keras, Imam tetap mengapresiasi sejumlah indikator makro Kota Surabaya yang menunjukkan tren positif, seperti menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun, ia menegaskan capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan efektivitas pengelolaan anggaran.

"Bagi kami, SiLPA yang terlalu besar harus menjadi bahan evaluasi. Karena setiap rupiah yang tidak terserap berarti ada program atau manfaat yang belum sepenuhnya dirasakan warga Surabaya," pungkasnya.

Editor : Redaksi