Puan: Kasus Nirina Zubir Jadi Momentum Berantas Jaringan Mafia Tanah

Mili.id - Kasus perampasan aset tanah yang dialami artis Nirina Zubir memantik Ketua DPR RI Puan Maharani bersuara. Menurutnya, kasus ini hanya salah satu contoh kasus mafia tanah yang banyak dialami masyarakat dan sangat merugikan mereka. 

Karenanya, Ia meminta pemerintah bersama jajaran penegak hukum memberantas aksi-aksi mafia tanah. 

Baca juga: Pj Gubernur Adhy Buka Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim

“Kasus Nirina Zubir harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai akar-akarnya. Tanah adalah sumber penghidupan. Mereka yang merampas tanah adalah perampas penghidupan orang. Harus diberantas!” kata Puan dikutip melalui rilisnya, Sabtu (20/11).

Jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas meski melibatkan banyak pihak. Pelakunya lanjut Puan dihukum berat-beratnya sesuai dengan Undang-Undang untuk menimbulkan efek jera. 

“Tidak ada toleransi bagi mafia tanah. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara.” ungkanya.

Ia pun mengimbau Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia tanah.

“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi,” papar Puan.

Baca juga: PTSL dan Pemberantasan Mafia Tanah Jadi Prioritas Utama Kementerian ATR/BPN

Puan menilai perlunya dibentuk satuan tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal Kementerian ATR/BPN. 

Di samping itu, Puan juga mengingatkan BPN agar melakukan penyaringan yang ketat untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Instansi yang memiliki kewenangan harus berupaya mencari SDM yang berintegritas agar masyarakat merasa aman ketika mengurus harta bendanya,” tuturnya.

Baca juga: Puan Terima Kasih ke Jokowi-Ma'ruf Amin Atas Kerja 10 Tahun Membangun Indonesia

Kementerian ATR/BPN pun diminta agar tak gentar menghadapi jaringan mafia tanah. 

Sebab urai dia, pemerintah bersama penegak hukum harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia tanah yang merajalela.

“Tingkatkan kerja sama lintas lembaga agar pencegahan dan penanganan lebih cepat terselesaikan,” tutup politisi PDI-Perjuangan ini.

Editor : Redaksi