Presiden Prabowo Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Mili.id - Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 itu turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, hingga para ketua umum partai politik.
Baca juga: Prabowo Pimpin Panen Raya TNI, Khofifah: Jawa Timur Pilar Ketahanan Pangan Nasional
Sebelum sidang dimulai, Puan menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR bersama pimpinan DPR lainnya. Momen tersebut dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebelum rapat resmi dibuka.
Dalam sidang yang dihadiri 451 anggota DPR itu, Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
Saat membuka rapat, Puan menyebut agenda kali ini menjadi momentum penting karena Presiden hadir langsung untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Menurut Puan, KEM dan PPKF RAPBN 2027 merupakan fondasi awal penyusunan APBN yang tidak hanya mengatur postur anggaran negara, tetapi juga menjadi instrumen antisipasi terhadap berbagai risiko ekonomi global maupun domestik.
Ia menegaskan, rancangan kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mulai dari membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan kemiskinan dan ketimpangan, hingga memperkuat daya saing nasional.
Baca juga: Belanja Negara 2026 Diperkirakan Naik Jadi Rp3.942 Triliun
“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto semata, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Puan dalam pengantarnya.
Puan juga menilai arah fiskal dan asumsi makro ekonomi dalam KEM-PPKF akan menjadi sinyal penting bagi investor, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pasar mengenai prospek ekonomi Indonesia pada 2027.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengungkap alasan dirinya meminta waktu khusus untuk menyampaikan langsung pidato KEM dan PPKF RAPBN 2027 di hadapan DPR. Menurutnya, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang dipenuhi konflik serta ketegangan membuat pemerintah perlu memberikan penjelasan langsung terkait arah pengelolaan ekonomi negara.
Prabowo menyoroti berbagai konflik global yang terjadi di sejumlah kawasan, termasuk Eropa dan Timur Tengah, yang dinilai turut berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional meski terjadi jauh dari Indonesia.
Baca juga: DPR Minta KPK Transparan Usut Dugaan Gratifikasi Menhut
Karena itu, Kepala Negara menilai Presiden perlu hadir langsung untuk menyampaikan strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Turut hadir pula sejumlah pimpinan partai politik nasional seperti Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Al Muzzammil Yusuf, serta Agus Harimurti Yudhoyono.
Editor : Redaksi
