Nilai Aksi Buruh Siklus Tahunan, DPR: Lakukan Shifting dari Job Seeker Jadi Job Creator

Mili.id - Aksi buruh yang tiap tahun digelar dinilai sebagai siklus yang akan terus terulang. Sebab menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani ada relasi yang tidak setara antara pekerja dan pemberi kerja. 

Karenanya, ia meminta pemerintah tidak reaktif merespon demonstrasi buruh terkait penetapan upah minimum diberbagai daerah. 

Baca juga: Jakarta Siaga, Puluhan Ribu Buruh Hari ini Siap Turun ke Jalan

“Kalau memang ini siklus yang berulang, seharusnya kita tidak meresponnya dengan tindakan reaktif. Justru dari tahun ke tahun harusnya ada perbaikan,” tegas Netty dikutip Sabtu (27/11), di sela-sela mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,  

Menurutnya, perbaikan itu bersifat fundamental. Mengingat selama ini paradigmanya orang yang sekolah di pendidikan tinggi akan menjadi pencari kerja (job seeker). 

Harusnya lanjut Netty, hal itu sudah mulai bergeser bahwa lulusan sekolah tinggi orientasinya tidak hanya menjadi job seeker. 

Baca juga: May Day 2024 Kota Surabaya, Polisi Tetap Terapkan Tilang Elektronik

“Berarti harus ada strategi atau upaya untuk menciptakan pembuat lapangan kerja (job creator). Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan peningkatan kapasitas (upscaling) untuk mencetak job creator? Agar kita bisa melakukan shifting dari job seeker menjadi job creator,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Maka, dia pun mengimbau Kementerian Ketenagakerjaan agar menyusun desain peta terkait perubahan fundamental tersebut. Termasuk pekerja di Kota Batam. 

Sembari berharap kedepannya, relasi antara pekerja dan pemberi kerja semakin membaik (tidak timpang). Dengan demikian, kalau pun ada demonstrasi jumlahnya makin menurun karena kesejahteraan buruh semakin meningkat.

Baca juga: Besok Puluhan Ribu Buruh Jatim Geruduk Kantor Gubernur, Hindari Jalan Ini

“Karena kita mendengar Kota Batam ini luar biasa. Industrial belt yang luar biasa karena dekat dengan Singapura,” tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu.

“Karena kita juga memahami yang namanya demonstrasi wajar, karena ada ruang dari konstitusi kita yang memberikan hak warga negara menyatakan pendapat,” tutup Netty

Editor : Redaksi