Pendidikan
Sejumlah Guru Besar Hingga Alumni Unair Soroti Proses Demokrasi (Foto: Rama Indra/mili.id)
Surabaya - Sejumlah guru besar hingga alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyoroti proses demokrasi di Indonesia jelang coblosan Pilpres 2024.
Mereka mengutuk keras adanya praktik-praktik pelemahan demokrasi dan menganggap hal itu banyak dilakukan pimpinan pemerintahan saat ini.
Baca juga: Sheraton Surabaya Hadirkan School Holiday Edukatif Bersama Gramedia untuk Keluarga
Guru Besar Sosiologi Fisip Unair, Prof Dr. Hotman Siahaan mengatakan, seruan moral digelar sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa untuk menjalankan demokrasi.
"Kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Ini adalah sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa, untuk menjalankan demokrasi," terang Hotman di halaman Gedung Pascasarjana Kampus B Unair, Surabaya, Selasa (5/2/2024).
Hotman menyampaikan bahwa dari jajaran intelektual hingga alumni Unair yang hadir merasa terpanggil atas situasi bangsa saat ini.
Katanya, ini menjadi hak intelektual setiap pribadi dan dia tidak keberatan. Ketika Unair atau segelintir orang menganggap sebelah mata.
"Itu adalah hak yang menyatakan kami tidak atas nama institusi. Kami ini atas nama pribadi-pribadi intelektual, yang terpanggil melihat situasi negara ini. Kalaupun institusi tidak mengakui, bagi kami tak ada masalah," tegasnya.
Hotman juga menyampaikan sebuah studi kasus di Unair. Bahwa terdapat dua mahasiswa, rekannya dulu yang menjadi korban penculikan masa orde baru. Bahkan mayatnya tidak ditemukan.
Baca juga: FK UWKS Perkuat Pengendalian Tuberkulosis Melalui Edukasi Nutrisi Berbasis Komunitas di Sumenep
"Dan untuk Kampus Airlangga (Unair) saya ingin menegaskan. Bahwa kami telah memiliki dua orang martir, yang sampai sekarang belum ketemu mayatnya," ungkapnya.
"Yaitu saudara Herman dan saudara Bimo Petrus. Semua alumni Fisip Unair, mengetahui hal itu," imbuh Hotman.
Di hadapan peserta yang berkumpul di depan gedung Pascasarjana Unair, Hotman membacakan empat seruan atas persoalan demokrasi di Indonesia, sebagai berikut:
1. Mengecam segala bentuk praktek pelemahan demokrasi. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral, dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan.
Baca juga: Penangkapan 24 Demonstran, LBH Soroti Hak Hukum
2. Mendesak Presiden dan aparat negara untuk menghormati dan menjamin kemerdekaan atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap Warga Negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumberdaya alam, karena Negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa.
3. Mendesak penyelenggaraan Pemilu Luber-Jurdil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktek jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai politik harus mereformasi diri dalam menjalakan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi, dan pendidikan politik warganegara.
4. Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar-mimbar akademik di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas, dan kritisisme para insan civitas akademika demi tegaknya republik.
Editor : Narendra Bakrie
Berita Terkait
