Dugaan Tumpang Tindih Lahan Muncul di Bojong Gede, Konsumen Tunggu Kepastian Sertifikat
Rabu, 25 Mar 2026 21:20 WIBDugaan Tumpang Tindih Lahan Muncul di Bojong Gede, Konsumen Tunggu Kepastian Sertifikat
Dugaan Tumpang Tindih Lahan Muncul di Bojong Gede, Konsumen Tunggu Kepastian Sertifikat
Pengembang perumahan masih menunggu realisasi janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pelonggaran moratorium izin pembangunan rumah di wilayah Jawa Barat. Hingga awal Februari 2026, belum ada proyek perumahan anggota asosiasi yang kembali memperole
Kuasa hukum pelapor, dr. Soewondo Basoeki, yaitu Dr. Rachmat menyayangkan lambannya proses penyerahan tahap II (tersangka dan barang bukti) tersebut.
Korban ditemukan meninggal, dengan jarak sekitar 5 meter dari bibir waduk.
Sengketa tersebut sudah bergulir sejak 2022 dan telah ditempuh melalui berbagai jalur hukum, mulai dari kepolisian, kelurahan, hingga pengadilan.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menegaskan bahwa BI tidak pernah mengucurkan dana tunai Rp 80 triliun, melainkan hanya melakukan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bank umum ke level 5 persen.
Delapan program akselerasi pembangunan yang akan mulai dijalankan pada tahun ini usai rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/09/2025).
tercatat Ketua DPRD menerima Rp57,75 juta per bulan. Sementara itu, Wakil Ketua mendapatkan Rp54,86 juta, dan anggota biasa Rp49,09 juta per bulan.
Sekelompok warga dari berbagai daerah resmi menggugat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, ke Mahkamah Agung (MA) pada Selasa,(19/8/2025). Gugatan ini terkait Permen Nomor 5 Tahun 2025 yang menetapkan kategori Masyarakat Berpenghasil
Malam tasyarakuran digelar penuh makna dan semangat tinggi. Warga saling bergotong royong untuk mensukseskan acara tahunan tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai lebih sering tampil layaknya komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ketimbang menjalankan peran strategisnya sebagai menteri.
"Kita meminta pengembang segera melaksanakan rekomendasi dari DSDABM dan Dinas Lingkungan Hidup sesegera mungkin," ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Cak YeBe.
Untuk meramaikan Ramadan dan membuka peluang usaha warga perumahan dengan pemberdayaan UMKM.
Salim M. Bachmid sebagai wakil kesatuan yang mewakili dari PT Agra Paripurna, PT Mitra Karisma dan PT Sekar Anggun juga telah menyanggupi serta menyepakati agar segera direalisasikan.