Wakil Bupati Bojonegoro : ASN Harus Bisa Membaca Data. Foto : Pemkab Bojonegoro
Mili.id-Tantangan birokrasi saat ini tidak hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) membaca data, menganalisis persoalan secara komprehensif, serta merumuskan kebijakan yang tepat di tengah derasnya arus informasi dan opini publik.
Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2026.
Baca juga: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Salurkan BLT DBHCTH dan Resmikan Masjid di Bojonegoro
Dalam siaran tertulisnya Pemkab Bojonegoro, Rabu (10/6/2026), Nurul Azizah mengatakan sebagai ASN harus terbiasa bekerja dengan data. Jangan hanya melihat satu angka lalu menarik kesimpulan. Data harus dibaca secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Untuk memberikan gambaran nyata, Nurul Azizah mencontohkan polemik yang muncul setelah rilis data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro pada triwulan pertama tahun 2026. Saat itu, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen memunculkan berbagai penilaian yang mengaitkannya dengan keberhasilan maupun kegagalan program pembangunan daerah.
Namun setelah dilakukan kajian data bersama Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa angka tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan produksi minyak dan gas bumi (lifting migas) yang selama ini menjadi salah satu sektor dominan dalam struktur perekonomian Bojonegoro.
Di sisi lain, sejumlah sektor lain justru menunjukkan pertumbuhan positif, seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor pendukung lainnya yang berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Baca juga: Wakil Bupati Bojonegoro Serahkan Simbolis BLT DBHCHT 2026
Menurut Nurul Azizah, contoh tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan ASN dalam membaca data secara utuh sebelum mengambil kesimpulan maupun menyusun kebijakan. “Kalau tidak memahami data secara lengkap, kita mudah terjebak pada persepsi. Padahal tugas ASN adalah menghadirkan fakta dan solusi berdasarkan data yang valid,” ujarnya.
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa seorang pejabat administrator harus mampu menggabungkan ilmu dan seni kepemimpinan. Ilmu diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan seni kepemimpinan diwujudkan melalui kepekaan dalam memahami persoalan, membangun komunikasi, serta menggerakkan tim untuk mencapai tujuan organisasi.
Ia menambahkan, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks. Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, ASN dituntut mampu menghadirkan inovasi, melakukan efisiensi, sekaligus menggali berbagai potensi daerah secara optimal.
Baca juga: Bojonegoro Ukir Prestasi Nasional: Raih Status Kinerja Pemerintahan Tertinggi di EPPD 2025
Menurutnya, Pelatihan Kepemimpinan Administrator menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas pejabat administrator agar tidak hanya mampu menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga menjadi pemimpin yang adaptif, profesional, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat.
(Advetorial)
Editor : Muhammad
