Belanja Tak Terserap Rp2 Triliun, Banggar DPRD Jatim Beri Catatan Keras

mili.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti masih tingginya anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak terserap pada APBD Tahun Anggaran 2025. Nilainya mencapai Rp2 triliun 52 miliar 430 juta 370 ribu 672 atau 6,17 persen dari total belanja daerah.

Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, mengatakan realisasi belanja daerah setelah perubahan APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp33 triliun 256 miliar 381 juta 752 ribu 692. Namun, hingga akhir tahun anggaran, realisasinya hanya mencapai Rp31 triliun 203 miliar 951 juta 382 ribu 020 atau 93,82 persen.

Baca juga: PAW, Andy Firasadi Resmi Menjadi Anggota DPRD Jatim Lanjutkan Program Desa Sadar Hukum

“Masih terdapat belanja yang tidak terserap sebesar Rp2,05 triliun. Ini harus menjadi perhatian serius agar pengelolaan fiskal ke depan lebih efisien, adaptif, dan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat,” ujar Cahyo saat Sidang Paripurna tentang LKPD Gubernur TA 2025, Senin (13/7/2026).

Sisa anggaran tersebut berasal dari sejumlah pos belanja. Belanja operasi tercatat terserap 93,46 persen, belanja modal 92,47 persen, belanja tidak terduga hanya 39,97 persen, sedangkan belanja transfer mencapai 99,20 persen.

Baca juga: DPRD Jatim Dijajaki Kerja Sama dengan Parlemen St. Petersburg, Sektor Maritim hingga Budaya Jadi Fokus

Menurut Banggar, rendahnya serapan pada beberapa pos perlu dievaluasi agar perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih tepat waktu. Optimalisasi belanja dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja itu, APBD Jawa Timur 2025 tercatat mengalami defisit sebesar Rp1 triliun 315 miliar 889 juta 54 ribu 348 atau 4,22 persen.

Baca juga: Paripurna DPRD Jatim Bahas Raperda Disabilitas, Pemprov Dorong Penguatan Akses dan Kesetaraan Hak

Selain menyoroti belanja tidak terserap, Banggar juga mendorong Pemprov Jatim memperkuat pendapatan asli daerah melalui diversifikasi sumber penerimaan nonpajak, digitalisasi retribusi, audit objek Pajak Air Permukaan, serta optimalisasi Barang Milik Daerah. 

Editor : Redaksi