Ombudsman RI Jawa Timur meminta agar Polda dan jajarannya membuka data dan infromasi dalam penegakan hukum kasus unjuk rasa pada 30-31 Agustus 2025.
Ini merupakan komitmen Pemkab Situbondo untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal dan transparan.
Pembangunan masyarakat yang sadar hukum sangat penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap hukum berjalan dengan baik.
"Ini adalah hasil kerja keras seluruh personel," ujar Kapolres Lamongan, AKBP Bobby A. Condroputra.
Kapolres Ngawi, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto berterima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian tersebut.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Oki Ahadian.
Hal ini menjadi prestasi yang luar biasa, mengingat ada sekitar 526 lapas dan rutan di seluruh Indonesia.
Ombudsman RI dilibatkan dalam setiap kegiatan Kemenkumham yang berhubungan dengan pelayanan publik.
"Apabila ada sekolah negeri yang tidak menjalankan, tentu perlu diberikan sanksi," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Jatim, Agus Muttaqin.
