Pansus I DPRD Bondowoso Kritik Penjabaran Tim Penyusun Raperda RPJPD 2025-2045

Bondowoso - Panitia khusus (pansus) I DPRD Kabupaten Bondowoso mengkritik tim penyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Hal ini disampaikan beberapa anggota pansus saat rapat kerja pansus membahas Raperda tentang RPJPD tahun 2025-2045 di Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Senin (15/7/2024).

Baca juga: Polres Bondowoso Amankan DPO Kasus Curanmor di Tol Kalikangkung Jawa Tengah

Anggota pansus menilai penjabaran data dari tim penyusun Raperda RPJPD 2025-2045 tidak jelas dari sisi faktor penyebabnya.

"Di sini ada evaluasi dari apa yang kita jalani 20 tahun ke belakang," kata anggota pansus I DPRD Bondowoso, Budi Hartono.

"Di sini tidak jelas, faktornya apa saja," imbuh legislator PKS ini.

Budi menilai, jika persoalannya tidak jelas, maka sulit untuk menentukan langkah terukur di masa yang akan datang.

"Seharusnya tim penyusun bisa memberi penjelasan. Kalau memang tidak ada, diakui kalau di sini belum cukup," pintanya.

Anggota pansus lainnya, Sahlawi senada dengan Budi bahwa tidak ada gambaran cukup jelas berkaitan data yang dipaparkan Pemkab Bondowoso.

Baca juga: HUT Bhayangkara ke-80, Polres Bondowoso Gelar Khitanan Massal dan Cek Kesehatan Gratis di Prajekan

"Kenapa itu terjadi, faktornya apa, sehingga memberi gambaran ke kita untuk penyusunan yang lebih baik," tanya Sekretaris DPC PPP Bondowoso tersebut.

Ady Kriesna juga sependapat bila kejelasan faktor turunnya indeks pembangunan di Bondowoso bisa dijadikan dasar membuat solusi bagi masa depan Bondowoso lebih baik 20 tahun ke depan.

"Kalau bisa dipertahankan, ayo kita pertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Kalau indeks turun, gimana cara kita antisipasi ke depan," urai ketua DPD Partai Golkar Bondowoso.

Kriesna mencontohkan dengan indeks birokrasi yang disebut turun, namun tidak dijelaskan penyebabnya apa saja.

Baca juga: Jumat Berkah Berbagi Polres Bondowoso, 500 Nasi Kotak Dibagikan kepada Jamaah Usai Salat Jumat

"Kalau faktornya kepemimpinan, maka bukan karena sistem melainkan faktor pemimpin," tuturnya.

Puspo Pranoto, Plt Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Bondowoso menjawab kritikan tersebut.

"Nanti ada kajian dari bagian organisasi. Faktor apa saja yang meliputi dan mempengaruhi. Data ini kita sajikan semaksimal mungkin," paparnya.

Editor : Aris S