Pimpinan DPRD Ingatkan Dispendik Terkait Mafia PPDB

Mili.id - Sambut tahun ajaran baru masuk sekolah 2022/2023, Reni Astuti  Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengingatkan semua pihak hati-hati terhadap mafia Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB (PPDB).

Ia mengatakan, pemenuhan pagu yang tidak sesuai dengan prosedur rentan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Ketika Pelajar Surabaya Terlibat Tawuran Digembleng Disiplin di Kampung Anak Negeri

Reni pun mengimbau, pihak sekolah maupun wali murid melakukan pendaftaran bagi calon peserta didik baru (CPDB) sesuai dengan prosedur.

“Tahapan pemenuhan pagu agar benar-benar sesuai prosedur dan memperhatikan standar minimal untuk menjamin kualitas pendidikan,” tuturnya, saat memantau proses layanan konsultasi PPDB di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.

Melalui PPDB secara online, ia berharap  menciptakan proses penerimaan peserta didik yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Reni menurunkan, berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, pihaknya menerima laporan mafia PPDB.

Reni berpandangan, hal itu sangat merugikan anak didik. Mereka memanfaatkan membludaknya lulusan SD/MI dengan terbatasnya SMP negeri di Kota Pahlawan ini.

Reni menyebut, pihak tidak bertanggung jawab meresahkan berbagai kalangan, khususnya bagi CPDB. Karenanya, politisi PKS itu pun menekankan agar menghindari praktik mafia PPDB.

“Dijanjikan masuk negeri dengan menggelontorkan dana sekian tapi kenyataanya tidak didaftarkan sehingga ketika pengumuman, orang tuanya pun kebingungan,” ungkap Reni.

Terhadap kejadian tersebut, Reni mendesak Pemkot bersama Dispendik menindak tegas mafia PPDB. “Bahkan jika ada dari unsur pihak sekolah, dinas itu sendiri yang bermain pada praktik-praktik seperti ini harus dikenai sanksi, jangan ada jalur siluman," tegasnya.

Baca juga: Dewan Kota Surabaya Tekankan Pelayanan Pemerintah Harus Lebih Baik

Sebagai informasi, Persaingan masuk ke SMP negeri bakal lebih ketat. Terdapat 39.617 peserta didik lulusan SD yang berebut bangku dengan daya tampung sejumlah 18.800 siswa di 63 SMP negeri se-Surabaya. 

Praktis, 20.817 peserta didik lainnya tidak kebagian kuota. Terlebih lagi di wilayah dengan keberadaan sekolah negeri yang masih minim.

“Bagi siswa yang tidak masuk ke (sekolah) negeri, para orang tua dan siswa tetap semangat dan tetap berbesar hati,” ucap Reni.

Karenanya, ia mendorong Pemkot terus meningkatkan kualitas sekolah swasta, supaya orang tua dan murid merasa nyaman ketika masuk ke sekolah swasta itu.

"Bagi yang ekonomi kurang mampu pembiayaan di sekolah swasta harus dibantu oleh pemkot, jangan ada putus sekolah," tegas Reni.

Baca juga: Ketika Bangunan Liar di Bantaran Sungai Kalianak Surabaya Ditertibkan

Di samping itu, Reni apresiasi perihal ruang pelayanan konsultasi PPDB di kantor Dispendik Surabaya. “Secara umum, saya tadi ngecek, saya juga lihat tadi bagaimana masyarakat dilayani ya, jadi relatif solutif lah,” bebernya.

Adapun, ruang konsultasi PPDB telah dibuka sejak satu bulan lalu. Layanan ini untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai PPDB. Utamanya bagi yang terkendala secara teknis terkait tahapan pendaftaran sekolah.

“Barangkali ada warga yang kesulitan mendaftar secara online atau masih ragu misalkan jarak (zonasi rumah ke sekolah) dia ini benar atau salah, sebaiknya segera datang untuk mendapat solusi di sini,” terangnya.

Sebgai informasi: Saat ini, tahapan pendaftaran PPDB jenjang SMP di Surabaya tengah berlangsung.

Informasi jadwal PPDB, tata cara pendaftaran, cek status CPDB, pengumuman, hingga layanan pengaduan atau bantuan secara lengkap dapat diakses melalui laman melalui ppdb.surabaya.go.id

Editor : Redaksi