Presiden Prabowo: DPR Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Jakarta, mili.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan para pimpinan lembaga negara dan partai politik telah menyepakati pencabutan besaran tunjangan anggota DPR, serta moratorium atau penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri oleh anggota dewan.

Penyampaian pernyataan resmi itu setelah Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri; Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas); Ketum Golkar Bahlil Lahadalia; Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca juga: Prabowo Pimpin Panen Raya TNI, Khofifah: Jawa Timur Pilar Ketahanan Pangan Nasional

Juga turut hadir Ketum PKB Muhaimin Iskandar; Ketum NasDem Surya Paloh; Sekjen PKS M Kholid; Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani; Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta. pada Minggu (31/8/2025) itu membahas perkembangan situasi nasional yang dalam beberapa hari terakhir diwarnai dinamika sosial dan politik.

“Para pimpinan DPR sudah menyampaikan bahwa akan dilakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan, khususnya terkait besaran tunjangan dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri. Ini sebagai bentuk komitmen untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” kata Presiden Prabowo.

Baca juga: Prabowo Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Tinjau Pasukan di Satlat Brimob Cikeas

Lebih jauh, Presiden juga mengungkapkan bahwa para ketua umum partai politik mengambil langkah ekstrem dengan mencabut keanggotaan kader mereka yang duduk di DPR RI apabila terbukti tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Selain itu, para pimpinan DPR bersama ketua umum partai telah menginstruksikan fraksi masing-masing agar anggota DPR lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Mereka diminta tidak lagi bersikap elitis dan harus mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Semua pihak bersepakat untuk menjaga stabilitas nasional dengan menegaskan bahwa DPR harus kembali menjadi rumah rakyat, bukan sekadar lembaga yang jauh dari denyut kehidupan masyarakat,” tegas Prabowo.

Baca juga: Prabowo Kunjungi Madura, Resmikan Ribuan Kilometer Jalan dan Hadiri Penutupan Munas-Konbes NU

Langkah ini diambil sebagai jawaban atas meningkatnya tuntutan publik agar pemerintah dan DPR memperbaiki tata kelola negara serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.

 

Editor : Fahrizal Tito