DPRD Jatim Dorong Masyarakat Kawal Transparansi Hukum dan Pemerintah

Surabaya, mili.id - Komisi A DPRD Jawa Timur menggandeng Komisariat Fakultas Hukum Ikatan Alumni Universitas Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Komisi Yudisial RI, KontraS Surabaya, serta Peace Leader Indonesia menggelar Sosialisasi Hukum dan Pemerintahan bertema “Peran Masyarakat Dalam Mengawal Transparansi Hukum dan Pemerintahan”.

Kegiatan ini digelar atas inisiatif anggota Komisi A DPRD Jatim, Dr. Freddy Poernomo, S.H., M.H., dengan menyasar mahasiswa sebagai agen perubahan untuk turut mengawal jalannya sistem hukum dan pemerintahan itu bertujuan untuk mendorong partisipasi publik, terutama kalangan muda.

Baca juga: Mahasiswa UINSA Desak Plt Rektor Mundur, Soroti Independensi Pemilihan Pimpinan Kampus

Dr. Freddy Poernomo menyampaikan pentingnya keterlibatan publik sebagai pengawas jalannya pemerintahan. “Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat, terutama generasi muda, tentang keluhan dan harapan mereka terhadap sistem hukum dan pemerintahan saat ini,” kata Dr. Freddy saat membuka acara.

Acara tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang hukum, seperti Dizar Al Fahrizi, S.H., M.H. selaku Koordinator Komisi Yudisial RI Penghubung Jawa Timur; Dr. Rizky Putra Zulkarnain, S.H., M.H. Dosen Hukum Tata Negara FH Ubaya; serta Fatkhul Khoir, S.H. dari KontraS Surabaya. Moderator dalam kegiatan ini adalah Inayah Sri Wardhani, S.Psi dari Peace Leader Indonesia.

Ketua Panitia, Shannon Spencer Mulianto, S.H., M.H., menegaskan pentingnya kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Hukum dan rakyat adalah instrumen harmoni yang tidak bisa dipisahkan. Peran serta masyarakat menjadi kontrol penting dan upaya preventif untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa mahasiswa perlu diberdayakan bukan hanya sebagai peserta pasif, tetapi sebagai penggerak dan pemikir yang kritis terhadap kebijakan negara. Menurutnya, kontrol sosial harus dimulai dari kampus sebagai pusat intelektual.

Baca juga: Demo HUT Bhayangkara, Mahasiswa UI Dicegat Polisi Sebelum Tiba di Mabes Polri

Sementara itu, Koordinator Komisi Yudisial RI Penghubung Jawa Timur, Dizar Al Fahrizi mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi antara wakil rakyat, akademisi, dan mahasiswa.

“Peran civitas akademika sangat penting dalam mewujudkan transparansi. Kritik dan saran dari mereka sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas hukum dan pemerintahan,” ungkapnya.

Dizar juga menekankan bahwa ruang diskusi seperti ini harus diperbanyak agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang fungsi lembaga negara, terutama lembaga pengawas hukum seperti Komisi Yudisial.

Baca juga: Penangkapan 24 Demonstran, LBH Soroti Hak Hukum

Fatkhul Khoir dari KontraS Surabaya turut menyampaikan perlunya keberanian masyarakat dalam bersuara. Menurutnya, praktik pelanggaran hukum akan terus terjadi jika masyarakat diam.

“Partisipasi aktif masyarakat adalah benteng terakhir dari demokrasi,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, DPRD Jatim berharap tercipta kesadaran hukum yang lebih tinggi di tengah masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Dengan demikian, sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (ADV)

Editor : Redaksi