Gubernur Khofifah mengapresiasi peran DPRD Jawa Timur yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan tidak akan terwujud tanpa dukungan dan sinergi seluruh u
Melalui sosialisasi ini, DPRD Jatim berharap tercipta kesadaran hukum yang lebih tinggi di tengah masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Dengan demikian, sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpiha
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pasar rakyat ini menjadi simbol kebersamaan sekaligus ruang pemberdayaan ekonomi lokal.
Platform aspirasi masyarakat bertajuk Curhato Nang Dewan (CUAN) ini dapat diakses melalui sambungan telepon di nomor 0813-3838-1388
Gubernur Jatim, Khofifah menyatakan bahwa perubahan ini diperlukan untuk menghindari multitafsir terhadap posisi kelembagaan dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Salah satu poin penting perubahan adalah penghapusan Pajak Alat Berat (PAB) karena potensi penerimaannya sangat kecil dan biaya pemungutannya dinilai tidak sebanding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 UU HKPD yang menyarankan efisiensi dalam
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menyatakan bahwa inisiatif penyusunan Raperda ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem transportasi berbasis koridor yang telah berjalan dan menyambungkannya hingga ke wilayah-wilayah pedesaan.
Banggar menyoroti belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional hingga 76 persen, sementara belanja modal hanya 6 persen. “Belanja modal turun 40 persen dari APBD Perubahan 2025, ini patut jadi perhatian serius,” kata Juru Bicara Banggar, Hj. L
DPRD tetap memastikan bahwa alokasi tersebut dibagi secara merata antara sekolah negeri dan swasta. Ini dianggap penting untuk menjaga rasa keadilan di kalangan penyelenggara pendidikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa terdapat perubahan signifikan dari sisi pendapatan daerah pada 2026. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian sistem bagi hasil sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keu
tercatat Ketua DPRD menerima Rp57,75 juta per bulan. Sementara itu, Wakil Ketua mendapatkan Rp54,86 juta, dan anggota biasa Rp49,09 juta per bulan.
Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Yordan, mengatakan sebagian dari substansi enam perda tersebut sudah diambil alih oleh pemerintah pusat atau kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan perda-perda itu kehilangan kekuatan hukum sebagai aturan provinsi.
Juru Bicara Komisi D, Nurul Huda, juga meminta agar belanja penunjang di sejumlah OPD dikelola secara efisien untuk mendorong kinerja ASN dan pencapaian target RPJMD.
Komisi C mendorong agar BPKAD memperbanyak program padat karya yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD.
Komisi B mencatat kontribusi sektor di bawah OPD mitranya mencapai 66,95 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur Triwulan II 2025.
