Seskab: Usulan Potong Gaji Menteri Masih Dibahas, Namun Belum Ada Keputusan Presiden

Mili.id — Pemerintah menyatakan wacana pemotongan gaji menteri masih dalam tahap pembahasan internal dan belum menghasilkan keputusan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, berbagai konsep terkait kebijakan tersebut akan dirapatkan dalam beberapa hari ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4). “Intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini,” ujarnya. Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai rencana pemotongan gaji menteri.

Baca juga: BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Potensi Hemat Anggaran Rp3 Triliun

Menurut Teddy, sumber awal wacana tersebut sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak yang pertama kali menyampaikannya. “Belum ada keputusan apa pun. Nanti kita lihat,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak mempermasalahkan rencana pemotongan gaji menteri, namun menegaskan kebijakan tersebut tetap menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Senin (6/4).

“Kalau menteri sih tidak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” ujar Purbaya. Ia juga memperkirakan besaran pemotongan gaji berada di kisaran 25 persen, meskipun angka tersebut belum bersifat final.

Baca juga: Sekutu Teluk dan Asia Desak AS Buka Jalur Swap Dolar, Picu Perdebatan Politik di Washington

Dalam konteks kebijakan fiskal, Purbaya sebelumnya menyampaikan rencana efisiensi anggaran melalui pemotongan belanja kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi.

Kementerian Keuangan, menurut Purbaya, akan melakukan penyesuaian dengan menyisir komponen belanja yang dapat ditunda, khususnya program yang dinilai tidak berdampak signifikan atau memiliki akselerasi rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyebut mekanisme pemotongan anggaran kemungkinan akan ditentukan secara terpusat untuk memastikan efektivitas pengendalian belanja.

Baca juga: Pemerintah Pangkas Program MBG Jadi 5 Hari, Anggaran Negara Hemat Rp 20 Triliun

Di sisi lain, wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, dinilai sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus simbol solidaritas pemerintah dalam penghematan anggaran. “Kalau itu bagus,” kata Purbaya menanggapi usulan tersebut dalam kesempatan terpisah.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai dasar hukum, skema implementasi, maupun dampak fiskal dari rencana pemotongan gaji tersebut. Pemerintah masih menunggu hasil pembahasan internal sebelum mengambil keputusan kebijakan lebih lanjut.

Editor : Redaksi