MPR RI Akui Kelalaian di LCC Kalbar, Juri dan MC Resmi Dinonaktifkan

Mili.id– Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil menyusul mencuatnya polemik terkait proses penilaian pada babak final lomba yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui akun Instagram @mprgoid pada Selasa (12/5/2026), Sekretariat Jenderal MPR RI menegaskan bahwa langkah penonaktifan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di ruang publik.

Baca juga: Peduli Pendidikan, Polres Blitar Gelar Lomba Cerdas Cermat Pelajar Sambut Bhayangkara ke-80

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, khususnya mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” demikian pernyataan resmi tersebut.

MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat atas munculnya polemik dalam pelaksanaan lomba yang sejatinya bertujuan sebagai sarana edukasi nilai-nilai kebangsaan tersebut.

Dalam keterangan lanjutan, MPR RI mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian yang memicu perdebatan publik. Lembaga tersebut menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda seharusnya menjunjung tinggi prinsip sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang sehat.

“MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalimantan Barat,” tulis pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, MPR RI menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan lomba. Evaluasi itu mencakup mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola keberatan atau sanggahan selama kompetisi berlangsung.

Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan LCC ke depan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi kesalahan serupa.

“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian dan sistem keberatan, agar kegiatan di masa mendatang berlangsung lebih baik dan profesional,” lanjut pernyataan tersebut.

Baca juga: FPG MPR Soroti Ketergantungan Fiskal Daerah

Selain menyampaikan permintaan maaf, MPR RI juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar, termasuk para siswa, guru pendamping, serta panitia daerah di Kalimantan Barat.

Berawal dari Final LCC di Pontianak
Sebelumnya, polemik mencuat dari pelaksanaan final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh sembilan sekolah menengah atas dari berbagai daerah di Kalbar.

Tiga sekolah berhasil melaju ke babak final, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Namun suasana kompetisi berubah menjadi sorotan publik setelah terjadi perdebatan pada sesi rebutan jawaban.

Masalah bermula dari sebuah pertanyaan terkait kewenangan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu regu dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban yang secara substansi dinilai tepat, yakni bahwa pemilihan anggota BPK dilakukan oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden.

Baca juga: Tak Lagi Diwakili Menteri, Prabowo Paparkan Sendiri RAPBN 2027 di DPR

Namun, jawaban tersebut justru tidak mendapat penilaian penuh dari dewan juri, bahkan dikurangi poinnya. Keputusan ini kemudian memicu protes dan perdebatan di arena lomba hingga akhirnya menjadi viral di media sosial.

Situasi semakin ramai setelah cuplikan video kejadian tersebut tersebar luas dan memancing berbagai komentar warganet. Banyak yang mempertanyakan objektivitas penilaian, sementara sebagian lainnya meminta klarifikasi dari pihak penyelenggara.

Evaluasi dan Pembenahan ke Depan
Menanggapi situasi tersebut, MPR RI menegaskan bahwa insiden ini akan menjadi bahan pembelajaran penting dalam penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang. Lembaga tersebut berkomitmen memperbaiki sistem agar setiap lomba yang bertujuan membentuk karakter generasi muda dapat berjalan lebih kredibel dan terpercaya.

Dengan adanya penonaktifan juri dan MC serta rencana evaluasi menyeluruh, MPR berharap kepercayaan publik terhadap program LCC Empat Pilar tetap terjaga, sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola kegiatan pendidikan kebangsaan di tingkat nasional maupun daerah.

Editor : Redaksi