Temui Gibran di Istana Wapres, Mahasiswa Sampaikan Tuntutan soal Pendidikan, BBM hingga Revisi UU Polri

Mili.id - Perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu pendidikan, kebijakan fiskal, supremasi sipil, hingga stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga: Mahfud MD Soroti Revisi UU Polri: Perluasan Jabatan Sipil Berisiko Picu Persaingan Antar-Institusi

Koordinator aksi, Muhammad Abdi Maludin, mengatakan aspirasi yang dibawa mahasiswa berasal dari berbagai persoalan daerah maupun isu nasional yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah.

“Kami menyampaikan langsung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat secara konstitusional kepada Bapak Wakil Presiden,” ujar Abdi usai pertemuan.

Dalam klaster pendidikan dan fiskal, mahasiswa meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengaudit transparansi kebijakan deputi kedaulatan pangan di daerah. Mereka juga mengusulkan agar efisiensi anggaran dialihkan untuk membantu biaya operasional perguruan tinggi sehingga akses pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau.

Selain itu, mahasiswa turut menyoroti aspek hukum dan supremasi sipil. Mereka mendesak pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan kaji ulang legislasi terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Saksi di MK Soroti Anggaran MBG yang Dinilai Korbankan Kesejahteraan Guru

Tak hanya itu, isu ekonomi juga menjadi sorotan dalam dialog tersebut. Massa aksi meminta otoritas moneter mengambil langkah konkret menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Mahasiswa bahkan memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk menunjukkan tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan. Mereka menegaskan akan mengevaluasi respons pemerintah dalam kurun waktu lima hari sejak memorandum diserahkan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyebut Wakil Presiden Gibran menerima aspirasi mahasiswa melalui dialog yang berlangsung terbuka dan interaktif. Menurutnya, sejumlah persoalan yang diangkat mahasiswa berasal dari daerah, namun memiliki dampak hingga tingkat nasional.

Baca juga: Gelombang Demo Mahasiswa Warnai Jakarta Hari Ini, Soroti BBM hingga RUU Polri

“Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” kata Al Muktabar.

Ia menambahkan, hasil dialog tersebut juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme kerja pemerintah. Menurutnya, Wakil Presiden dan Presiden memiliki jalur koordinasi yang memungkinkan berbagai masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Pertemuan antara mahasiswa dan Wakil Presiden ini menjadi salah satu momen penting setelah aksi demonstrasi di pusat ibu kota, sekaligus menunjukkan upaya dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam menyikapi berbagai isu strategis nasional.

Editor : Redaksi