Pemerintahan
Mili.id – Kalangan pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners' Association (INSA) memberikan sejumlah catatan terhadap kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, mengatakan pihaknya masih mencermati dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap sektor pelayaran nasional. Menurutnya, pengaruh kebijakan itu terhadap industri logistik dan perkapalan membutuhkan waktu untuk dievaluasi secara menyeluruh.
Baca juga: Pembentukan DSI Dinilai Jadi Angin Segar Bursa Saham Indonesia
INSA menilai pembentukan BUMN ekspor harus mampu memperkuat tata kelola ekspor yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan nasional. Organisasi tersebut mengingatkan agar keberadaan DSI tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Baca juga: PT Danantara Jadi Gerbang Ekspor SDA Nasional
Selain itu, INSA menekankan pentingnya menjaga ruang bagi sektor swasta agar tetap berkembang. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dunia usaha dinilai membutuhkan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing.
Menurut Carmelita, kebijakan ekspor satu pintu dapat menjadi langkah positif apabila mampu memperbaiki sistem perdagangan komoditas strategis tanpa mengurangi peran pelaku usaha nasional dalam rantai logistik dan ekspor.
Baca juga: Pemerintah Tata Ulang 180 BUMN, Ada yang Merger hingga Dibubarkan
Sebelumnya, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 menetapkan tata kelola ekspor satu pintu untuk komoditas SDA strategis. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026 itu akan dijalankan secara penuh mulai 1 Januari 2027 melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dengan tahap awal mencakup komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Ekbis, Jakarta
Pembentukan DSI Dinilai Jadi Angin Segar Bursa Saham Indonesia
Kamis, 21 Mei 2026 09:51 WIB
Ekbis, Pemerintahan, Jakarta
Pemerintah Tata Ulang 180 BUMN, Ada yang Merger hingga Dibubarkan
Rabu, 20 Mei 2026 10:58 WIB
