Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2025-2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi khidmat yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Ahad (12/7/2026).
Mili.id – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2025-2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi khidmat yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Ahad (12/7/2026). Usai pengukuhan, agenda dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI se-Jawa Timur 2026 yang digelar di Kantor MUI Provinsi Jawa Timur.
Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi MUI Jawa Timur untuk memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penjaga kehidupan keagamaan dan persatuan umat di tengah berbagai tantangan kebangsaan.
Ketua Umum MUI Pusat dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan pengukuhan yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi. Menurutnya, penggunaan gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu menjadi simbol eratnya hubungan antara ulama dan pemerintah daerah.
"Pengukuhan ini dilakukan di sebuah tempat yang sangat baik sekali, milik Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan betapa baiknya hubungan antara ulama dan umara di Jawa Timur," ujarnya.
Ia menegaskan, keharmonisan antara ulama dan pemerintah merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas daerah serta membangun kehidupan masyarakat yang damai dan religius. Menurutnya, hubungan yang tidak harmonis antara ulama dan pemimpin daerah berpotensi menimbulkan persoalan yang merugikan masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para tokoh agama.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum MUI Pusat juga menyinggung analogi yang disampaikan Gubernur Khofifah mengenai dunia sepak bola. Khofifah mengibaratkan sosok pemain legendaris seperti Lionel Messi maupun Diego Maradona yang tetap harus tunduk kepada keputusan wasit di lapangan. Analogi tersebut dinilai menggambarkan pentingnya kehadiran MUI sebagai penengah, pemberi fatwa, sekaligus penjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.
Harapan Besar untuk Kepengurusan Baru
Kepada Ketua MUI Jawa Timur yang baru, Prof. Halim, Ketua Umum MUI Pusat menitipkan harapan agar organisasi mampu tampil lebih progresif, aspiratif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada umat.
Baca juga: Menjembatani Ilmu dan Umat: Jejak Panjang Ketum MUI Jatim, Prof. Dr KH Abd Halim Soebahar MA
Ia juga mendorong penguatan kaderisasi ulama dengan melibatkan generasi muda, termasuk kalangan santri putri atau "ning", agar memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang lebih luas.
Selain itu, MUI diharapkan membuka ruang yang lebih besar bagi ulama perempuan, akademisi, dan cendekiawan muslimah untuk berkontribusi dalam kepengurusan. Menurutnya, keberagaman latar belakang akan memperkuat peran MUI dalam merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Menjaga Agama dan Negara
Dalam arahannya, Ketua Umum MUI Pusat kembali mengingatkan dua amanah utama yang harus dijalankan seluruh pengurus, yakni himayatul din (menjaga agama) dan himayatul daulah (menjaga negara).
Ia menegaskan MUI harus terus menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari berbagai paham yang menyimpang, ekstrem, radikal maupun sekuler. Di sisi lain, MUI juga memiliki tanggung jawab melindungi umat dari berbagai upaya pemurtadan yang memanfaatkan persoalan ekonomi maupun sosial.
Baca juga: Melawan Terorisme di Era Sunyi: Saatnya MUI Memimpin Perang Narasi
Tak hanya itu, MUI diminta terus memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara 87 organisasi kemasyarakatan Islam yang berhimpun di bawah naungannya serta menghormati perbedaan amaliah yang berkembang di tengah masyarakat.
Perhatian juga diberikan terhadap pembinaan akhlak generasi muda agar terhindar dari pengaruh negatif seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, serta berbagai bentuk degradasi moral lainnya.
Melalui pengukuhan kepengurusan baru dan pelaksanaan Mukerda ini, MUI Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi ulama, serta menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan umat dan perkembangan zaman, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, keutuhan bangsa, dan kehidupan beragama yang harmonis.
Editor : Erwin Muhammad
