KemenHAM dan Pemkab Mojokerto Pastikan Evaluasi Total Pasca Insiden Dugaan Keracunan

Mili.id - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memastikan akan melakukan evaluasi total pasca insiden dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto.

Menteri HAM RI, Natalius Pigai, turun langsung meninjau kondisi pasien di RSUD Prof. Dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, Rabu (14/1/2026) siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal sekaligus memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto tetap dilaksanakan sesuai prosedur dan standar profesional.

Baca juga: BGN Evaluasi Program MBG, Validasi 63 Juta Penerima dan Benahi Skema Insentif SPPG

Natalius Pigai menegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu pilar penting pemerintah dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Karena itu, pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya menjadi keharusan.

“Kementerian HAM memiliki tugas penting dalam melakukan pemantauan dan pengawasan agar pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar memenuhi standar profesional,” ujar Pigai.

Terkait insiden dugaan keracunan yang berdampak pada 411 anak di Kabupaten Mojokerto, Menteri HAM menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola pihak swasta. Menurutnya, aspek higienitas dan kepercayaan publik tidak bisa ditawar dalam penyediaan makanan bagi siswa.

“Pihak yang memasak dan menyajikan makanan bagi anak-anak harus diganti. Secara kebijakan, BGN akan melakukan evaluasi. SPPG yang sama tidak diperbolehkan menyajikan makanan kembali karena ini menyangkut kepercayaan orang tua dan keamanan anak-anak kita,” tegasnya.

Selain penanganan medis, pemerintah juga memprioritaskan pendampingan psikologis atau trauma healing bagi para siswa terdampak. Meski antusiasme anak-anak untuk tetap bersekolah dan mengikuti Program MBG cukup tinggi, pendampingan dinilai penting agar rasa aman dapat pulih sepenuhnya.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, KemenHAM menginstruksikan Pemkab Mojokerto untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat evaluasi rutin setiap tiga hingga empat bulan. Evaluasi tersebut melibatkan Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan orang tua siswa.

“Sinergi ini bertujuan memastikan sistem pemenuhan gizi berjalan terpadu dan profesional demi mendukung cita-cita besar mencetak generasi masa depan yang unggul,” terang Pigai.

Program MBG sendiri saat ini telah menjangkau sekitar 56 juta penerima di seluruh Indonesia dan akan terus disempurnakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara maksimal.

Baca juga: Viral! Bayi di Wonosobo Diberi Nama Muhammad MBG Subianto, Terinspirasi Program Makan Bergizi Gratis

Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa atau Gus Barra menyampaikan perkembangan kondisi para siswa yang terdampak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, total kumulatif pasien yang mendapatkan penanganan medis mencapai 411 orang.

“Pemkab Mojokerto bergerak cepat dengan mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kecamatan Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak,” jelas Gus Barra.

Ia memaparkan, lonjakan kasus terjadi secara bertahap. Pada 11 Januari tercatat 260 pasien, meningkat menjadi 384 pasien pada 12 Januari, kemudian 404 pasien pada 13 Januari. Pada 14 Januari terdapat tambahan tujuh pasien sehingga total kumulatif mencapai 411 orang.

“Per 14 Januari, pemerintah daerah menutup penerimaan pasien baru dengan gejala serupa karena masa inkubasi medis telah dinyatakan berakhir,” tegasnya.

Dari total 411 pasien, sebanyak 334 orang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, sementara 77 pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Brigjen Polisi Aktif sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi Program MBG

Pemkab Mojokerto memastikan seluruh biaya pengobatan korban yang merupakan warga Kabupaten Mojokerto ditanggung melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Adapun santri yang berasal dari luar daerah seperti Sidoarjo dan Jombang, pembiayaan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mempercepat proses kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Bergizi (SPPBG). Dari total 77 SPPBG, baru 11 unit yang telah mengantongi sertifikat tersebut.

Pemerintah daerah juga terus melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), meliputi pengujian saluran air, fasilitas cuci tangan, hingga higienitas dapur dan tempat pengolahan makanan.

“Saat ini, sampel makanan masih dalam proses analisis laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan,” pungkasnya.

Editor : Redaksi