Menjaga Stabilitas Ekonomi dalam Menyusun RAPBN 2025 di Tengah Ketidakpastian Global

Mili.id - Pemerintah dan Banggar DPR berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi tantangan masa depan dalam menyusun RAPBN 2025 di tengah ketidakpastian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, kebijakan fiskal yang kuat adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Dukung Ekonomi Berkelanjutan, Novita Hardini: Perlindungan Investasi Harus Diperkuat

Menurut Sri Mulyani perkembangan dinamika global kini masih diselimuti ketidakpastian.

Mencermati kondisi itu termasuk dinamika di domestik, wajar bila pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR cukup berhati-hati ketika menyepakati asumsi dasar ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Sebab, nota keuangan dan RAPBN Tahun 2025, sama seperti nota keuangan sebelumnya, memang didesain dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek, serta arah pembangunan ke depan, termasuk menuju Indonesia Emas 2045.

Ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025.

“Kebijakan fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi semua bangsa dalam mencapai cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Indonesia.go.id.

Tak dipungkiri, tahun ini merupakan tahun terakhir Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Baca juga: Raja Ampat Jadi Wajah Indonesia di Mata Dunia, Anggota DPR RI: Jangan Dirusak

Pasalnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik 20 Oktober, hasil Pemilu 2024.

Menkeu pun menceritakan perjalanan dirinya dalam mengelola fiskal negara, terutama dalam sepuluh tahun terakhir.

Sri Mulyani mengakui, pemerintah berhasil mengantisipasi dan memitigasi tantangan yang datang silih berganti.

Pada periode tersebut, eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang menimbulkan fragmentasi global dan disrupsi rantai pasok. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim mengancam kemanusiaan serta menimbulkan dampak ekonomi yang besar.

Baca juga: Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur dan Sistem Kendali Pelabuhan Tanjung Emas

Di sisi lain, volatilitas harga komoditas dan dinamika sektor keuangan memunculkan tekanan pada pertumbuhan global.

Di tengah berbagai guncangan tersebut, pemerintah melalui instrumen fiskal dan berbagai strategi kebijakan mampu menopang kinerja perekonomian Indonesia, termasuk antisipatif untuk mengatasi tantangan jangka panjang.

Terbukti, lima tahun sebelum Covid-19, ekonomi Indonesia rata-rata mampu tumbuh 5,0 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi global di 3,4 persen.

 

Editor : Aris S