Polemik PT Pakerin Surabaya Berujung Demo Karyawan

Surabaya, mili.id - Polemik yang terjadi di tubuh manajemen pabrik PT Pakerin di Jalan Raya Prambon, berujung demo para karyawan yang digelar di depan kantor PT tersebutdi Jalan Kertopaten, Simokerto, Surabaya.

Sedangkan polemik ini berawal dari pemilik perusahaan Soegiharo meninggal dunia dan perusahan tersebut kemudian dikelola anaknya yang berinisial DK (anak pertama), yang memiliki dua saudara yakni ST (anak kedua), dan HS (anak ketiga).

Baca juga: Eri Cahyadi Tegas Berantas Dugaan Pungli di SWK Kalijudan, Perintahkan Pengembalian Seluruh Uang Pedagang

HRD PT Pakerin, Abraham Mustamu mengatakan, pemicu utama aksi demo pada Selasa (29/4/2024) lalu ini adalah ketidakpuasan atas hak gaji, pembayaran THR yang baru diterima karyawan sebesar 10 persen.

"Ditambah pengaruh dari surat terbuka yang mengatasnamakan ST. Dalam surat tersebut, ia mengeklaim masih menjabat sebagai Direktur PT. Pakerin dan mengumbar janji-janji yang menimbulkan harapan di kalangan pekerja," katanya, Jumat (2/5/2025).

Menurutnya, surat itu menyesatkan karena bertentangan dengan fakta hukum yang berlaku dan menyebabkan buruh menuntut realisasi janji-janji tersebut kepada manajemen yang sah, dengan cara menggelar demo.

"Kenyataannya, berdasarkan akta-akta terakhir yang sah secara hukum dan tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan, ST tidak tercatat sebagai pemegang saham maupun pengurus di PT. Pakerin. Jabatan Direktur Utama PT. Pakerin secara sah dijabat oleh DK," tambahnya.

Karena merasa ada yang perlu diluruskan, pihak manajemen akhirnya menggelar dialog di dalam kantor tersebut bersama beberapa perwakilan karyawan, yang turut didampingi anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPI).

Baca juga: Drainase Tersumbat Kabel Misterius, Rumah Warga Terancam Banjir Saat Musim Hujan

"Dalam pertemuan tersebut, FSPMI dan karyawan menerima penjelasan bahwa legal standing manajemen perusahaan yang sah berada di tangan DK," lanjutnya.

Selain itu, dalam dialog tersebut dibahas pula mengenai hak karyawan berupa gaji sekaligus THR. Menurutnya, perusahaan masih memiliki dana untuk menggaji dan memberi THR bagi karyawan, namun dana tersebut masih tertahan di bank.

"Perusahaan memiliki dana dalam jumlah besar yang saat ini tertahan di BPR Prima Master Bank. Dana tersebut sejatinya telah dicadangkan untuk membayar gaji, THR, serta biaya operasional, namun tidak dapat dicairkan karena intervensi pihak eksternal, termasuk ST dan HS," pungkasnya.

Hasil dari dialog tersebut, mereka sempat bersepakat bahwa fokus perjuangan mereka pada pencairan dana perusahaan yang dinilai ditahan secara tidak sah tersebut. Namun, setelah kesepakatan itu, aksi kembali memanas akibat provokasi lanjutan dari JTY, putra ST.

Baca juga: Gerindra Pasang Badan Bela Penolakan Warga Tolak Spiritshaus Surabaya

"Dia menjanjikan pemenuhan seluruh hak buruh. Padahal baik ST maupun JTY tidak memiliki kedudukan atau kewenangan hukum dalam perusahaan. Provokasi ini menyebabkan unjuk rasa berlanjut, tidak hanya di kantor pusat, tetapi juga hingga ke kediaman Direktur Utama PT Pakerin, DK," ungkapnya.

Atas hal tersebut, pihaknya menegaskan bahwa penyelesaian seluruh kewajiban kepada karyawan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh didasarkan pada janji-janji yang tidak memiliki dasar hukum.

"Perusahaan mengimbau semua pihak untuk mengedepankan fakta hukum dan tidak terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan, yang justru menghambat penyelesaian kewajiban perusahaan kepada para pekerjanya," pungkasnya.

Editor : Aris S