Politik
Surabaya, mili.id – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih, menyampaikan kritik terhadap pola belanja dalam rancangan APBD Jatim 2026 yang dinilai tidak efektif dan kurang fokus pada program prioritas nasional.
Hikmah mengungkapkan hal tersebut saat rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu. Ia memprotes belanja-belanja daerah yang sasarannya sangat terbatas.
Baca juga: Destana Dinilai Jadi Investasi Keselamatan, DPRD Jatim Minta Program Diperluas ke Seluruh Desa
“Saya kemarin di Banggar itu juga melakukan protes. Ada banyak belanja-belanja yang sasarannya cuma dua desa, tiga desa. Itu untuk tahun 2026,” ujarnya di Surabaya, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menunjukkan peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan memperkuat fungsi koordinasi lintas sektor.
“Fungsi pemerintah provinsi sebagai gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu diperlihatkan lebih di fungsi-fungsi koordinasi,” tegas Hikmah.
Menanggapi protes tersebut, TAPD menyebut bahwa penyebaran anggaran dilakukan untuk meratakan pembangunan sesuai visi-misi gubernur. Namun, Hikmah menilai pendekatan itu seperti "politik hujan gerimis" yang tidak efektif.
“Tidak perlu begitu. Karena memang kemampuan kita seperti ini, anggaran kita sedang berkurang 5 triliun lebih, maka prioritaskan saja program-program strategis nasional,” pungkasnya. (ADV)
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Politik, Pemerintahan
Destana Dinilai Jadi Investasi Keselamatan, DPRD Jatim Minta Program Diperluas ke Seluruh Desa
Jumat, 17 Jul 2026 07:02 WIB
Politik
DPRD Jatim Dorong Pemprov Fasilitasi Kongres SRPB, Sri Untari: Relawan Jangan Hanya Dicari Saat Bencana
Jumat, 17 Jul 2026 06:57 WIB
Jawa Timur
DPRD dan Gubernur Jatim Sepakati Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus pada Manfaat bagi Masyarakat
Rabu, 15 Jul 2026 10:20 WIB
