Pemkot Surabaya Tunggu Instruksi Presiden soal WFH, Eri Cahyadi Siapkan Skema Hemat BBM

Mili.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menunggu arahan resmi Presiden RI terkait rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah dikaji pemerintah pusat sebagai langkah efisiensi energi dan pengurangan kemacetan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan yang diambil di tingkat daerah. Pemkot memilih menunggu kebijakan nasional sebelum menentukan skema kerja baru bagi ASN.

Baca juga: Eri Cahyadi Tegas Berantas Dugaan Pungli di SWK Kalijudan, Perintahkan Pengembalian Seluruh Uang Pedagang

“Untuk WFH kita tunggu arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Eri Cahyadi, Senin (30/3/2026).

Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya sebenarnya telah lama menerapkan konsep kerja fleksibel, namun bukan dalam bentuk WFH, melainkan Work From Anywhere (WFA). Dalam sistem tersebut, ASN tetap bekerja dekat dengan masyarakat melalui Balai RW yang tersebar di berbagai wilayah kota.

Menurutnya, konsep WFA membuat pelayanan publik lebih efektif karena pegawai tidak selalu bekerja di kantor pemerintahan pusat.

“Kalau di Surabaya itu tidak ada WFH. Dari dulu yang ada WFA. Jadi pegawai pemerintah tidak selalu di kantor, tapi bekerja di Balai RW yang dekat dengan warga,” jelasnya.

Secara administratif, kantor ASN tetap berada di Balai Kota Surabaya. Namun dalam praktiknya, pelayanan publik dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat.

Ia menilai sistem tersebut justru mempercepat respons pelayanan sekaligus mendekatkan pemerintah dengan warga.

Skema Alternatif Hemat BBM
Meski masih menunggu keputusan pusat, Pemkot Surabaya telah menyiapkan sejumlah opsi kebijakan yang sejalan dengan tujuan utama WFH, yakni penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Drainase Tersumbat Kabel Misterius, Rumah Warga Terancam Banjir Saat Musim Hujan

Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah penerapan hari khusus penggunaan transportasi umum bagi ASN, terutama pegawai yang bekerja di kawasan Balai Kota maupun kantor pemerintahan lainnya.

“Nanti bisa saja satu hari ASN tidak menggunakan kendaraan pribadi, tetapi wajib memakai transportasi umum,” ungkap Eri.

Kebijakan tersebut dinilai relevan mengingat banyak ASN Surabaya yang berdomisili di luar kota, seperti Sidoarjo dan Gresik, sehingga mobilitas harian berkontribusi pada konsumsi BBM dan kemacetan.

Bagi pegawai yang tinggal dekat lokasi kerja, Eri bahkan mendorong penggunaan sepeda sebagai moda transportasi alternatif.

Baca juga: Pemkot Surabaya Tertibkan Bangunan di Wonokromo, Area Akan Dimanfaatkan untuk Perluasan TPS

Hari Pelaksanaan Masih Tentatif
Terkait kemungkinan penerapan WFH pada hari tertentu, termasuk opsi hari Jumat, Eri menyebut hal itu masih bersifat tentatif dan menunggu keputusan pemerintah pusat.

Ia juga menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan WFH pada hari Rabu. Menurutnya, Pemkot Surabaya cenderung menghindari penerapan kebijakan kerja fleksibel yang berdekatan dengan hari libur guna menjaga produktivitas kerja.

“Kalau kami berharapnya tidak di hari yang mendekati atau setelah libur, supaya hasil pekerjaan tetap bisa terkontrol,” ujarnya.

Meski memiliki pertimbangan tersendiri, Eri menegaskan Pemkot Surabaya tetap akan mengikuti kebijakan nasional apabila aturan WFH resmi diberlakukan secara serentak di seluruh daerah.

Editor : Redaksi