Anas Karno: Akurasi Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Kebijakan Pembangunan Surabaya

muli.id - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, meminta seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya untuk aktif bersinergi mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini tengah berlangsung.

Menurutnya, akurasi data hasil sensus menjadi faktor krusial karena akan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta penganggaran daerah secara tepat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Baca juga: Syaifuddin Zuhri Ingatkan Dampak Krisis Kepercayaan terhadap DPRD

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya tersebut menegaskan, hasil sensus tidak sekadar menjadi dokumen statistik, melainkan acuan pemerintah dalam menentukan berbagai program ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil lapangan keliru, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga program insentif UMKM berpotensi salah sasaran,” ujar Anas di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menyasar sekitar 415 ribu unit usaha non-pertanian di Surabaya. Mayoritas merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.

Menurut Anas, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan riil pelaku usaha, mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), penyediaan pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan modal yang lebih tepat sasaran.

Menanggapi masih adanya kekhawatiran masyarakat, Anas memastikan seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa Kepung Grahadi, Soroti Ekonomi hingga HAM dalam Aksi Besar Aliansi BEM Surabaya

“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial. Data responden dilindungi undang-undang dan tidak diserahkan kepada pihak lain. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dan diharapkan memberikan data yang jujur,” tegasnya.

Ia berharap seluruh warga dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar Surabaya memiliki basis data ekonomi yang akurat sebagai fondasi pembangunan dan penguatan ekonomi daerah dalam satu dekade mendatang.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan pada gelaran sensus tahun ini pihaknya menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di wilayah setempat, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Ia menjelaskan terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan petugas sensus di Kota Surabaya. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus. 

Baca juga: Mahasiswa Geruduk DPRD Surabaya, Bakar Ban dan Soroti Program MBG

"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil," ungkap Arrief

Arrief mengungkapkan bahwa pada tahap awal petugas telah mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah sehingga kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha maupun masyarakat.

Editor : Redaksi