Salah satu poin penting perubahan adalah penghapusan Pajak Alat Berat (PAB) karena potensi penerimaannya sangat kecil dan biaya pemungutannya dinilai tidak sebanding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 UU HKPD yang menyarankan efisiensi dalam
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menyatakan bahwa inisiatif penyusunan Raperda ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem transportasi berbasis koridor yang telah berjalan dan menyambungkannya hingga ke wilayah-wilayah pedesaan.
Banggar menyoroti belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional hingga 76 persen, sementara belanja modal hanya 6 persen. “Belanja modal turun 40 persen dari APBD Perubahan 2025, ini patut jadi perhatian serius,” kata Juru Bicara Banggar, Hj. L
Karena ketidakhadiran dari pihak Pemkot Surabaya, akhirnya batal rapat.
"Paripurna tetap dilaksanakan, karena batas waktunya harus kita patuhi bersama," ungkap Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.
"Jangan setelah dibahas sendiri, lantas kami diminta untuk membuat Raperda-nya," tegas Imam Syafi'i.
"Perlu dibentuk pansus yang nantinya akan membahas raperda ini bersama Pemkot Surabaya," ujar Ketua DPRD, Adi Sutarwijono.
Dalam Raperda APBD Jatim 2025 yang telah disetujui ini, pendidikan menjadi prioritas utama.
Ekonomi kreatif merupakan wujud pembangunan berkelanjutan berbasis kreativitas.
Dua rapat paripurna dilaksanakan bersamaan dalam rangka percepatan penyelesaian tugas-tugas dewan di pengujung tahun ini.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai dari Fraksi Partai Gerindra.
Seluruh aspek pembangunan Bondowoso nantinya harus selaras dengan kebijakan tingkat atas 20 tahun ke depan.
Anggota pansus menilai penjabaran data dari tim penyusun Raperda RPJPD 2025-2045 tidak jelas dari sisi faktor penyebabnya.
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Airlangga Kantor Pemkab Trenggalek.
Perda inisiatif dewan ini ditetapkan dan disetujui dalam rapat paripurna di graha paripurna juga dihadiri oleh Forkompimda berikut jajarannya.
