"Dipasangnya pada tanggal 15 Februari 2024 kemarin. Katanya sih sudah nggak bayar lagi," ujar Kuasa Hukum Effendy Aris, Aulia Rachman.
"Dengan ini, kami membuat dumas (pengaduan masyarakat) secara tertulis ditujukan kepada Bapak Presiden," ujar kuasa hukum pelanggan, Aulia Rachman.
Pelanggaran itu dan denda, tidak harus terburu buru dijatuhkan ke konsumen. Sebab harus terbukti secara jelas kesalahannya ada di pihak mana.
Pihak pelanggan PLN akan mengadukan permasalahan ini melalui jalur hukum.
"Seharusnya PLN itu sewa kepada warga pemilik lahan yang ditancapkan tiang listrik dan bukan berarti warga yang harus disuruh bayar apabila warga ingin menghendaki tiang listrik tersebut dipindah," ujar Baktiono.
Keberadaan tiang listrik besar itu dinilai mengganggu Karim, sebab rumahnya itu akan dilakukan renovasi dengan harapan supaya laku dikontrakan.
Keluhan pelanggan PLN juga datang dari Sidoarjo, di mana seorang warga yang ingin menindahkan tiang listrik dibebani biaya Rp11 juta.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony.
"Tagihan Susulan sebesar Rp. 11.601.966," ujar Manajer PT PLN (Persero) ULP Kenjeran, Yossy Irawan.
Aris yang belum pulih total setelah terkena penyakit stroke itu kaget bukan kepalang, setelah oknum petugas PLN tersebut menyampaikan denda sebesar Rp75 juta.
